Home / Dumai Region / Dumai
Ketua Hakim Nilai JPU Tak Profesional
Tribun Pekanbaru - Senin, 31 Januari 2011 22:29 WIB
Share |
DUMAI, TRIBUN - Hakim ketua dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pemeriksaan saksi perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan air bersih Dumai 2003-2004 sempat adu pendapat. Masing-masing memiliki penafsiran terhadap proses pemeriksaan saksi yang sedang berlangsung itu.
Hakim ketua, Barita Saragih dalam sidang perkara pengadaan proyek air bersih Dumai 2003/2004 menyebutkan Jaksa tidak profesional dalam melakukan penyelidikan terhadap saksi. Pasalnya pertanyaan yang diberikan kepada saksi saat penyelidikan bukan untuk saksi biasa tapi adalah saksi ahli sehingga mengarah menyudutkan terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Sekda Dumai, Mustar Efendi dan Direktur PT Riau Mineralindo Perkasa (RMP), Fahrizal.
Disebut tidak profesional dimuka sidang, JPU dalam perkara tersebut tidak terima. Agita, Koordinator tim JPU gelar perkara penyelewengan dana Rp 1 miliar tersebut langsung menyampaikan keberatanya terhadap pernyataan hakim tersebut.
"Dalam melakukan penyelidikan kami melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk mendapatkan fakta. Apa yang disebutkan saksi dalam proses penyelidikan sudah selayaknya dimuat dalam BAP," kata Isnayanda, JPU lain yang juga menjadi tim JPU dalam perkara yang mendapat sorotan masyarakat Dumai tersebut.    
Silang pendapat tersebut terjadi saat pemeriksaan saksi Asyari Hasan, Sekretaris DPRD Dumai. Upaya-upaya untuk menggali keterangan terus dilancarkan hakim ke saksi. Setelah beberapa pertanyaan, hakim melihat ada ganjalan didalam BAP yang diajukan JPU.
Sebab dalam pernyataan saksi yang tertuang didalam dakwaan JPU, Asyari menyebutkan pencairan Rp 1 miliar yang dikeluarkan Mustar Effendy yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kota (Sekda) Dumai salah. Sebab tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Menurut saksi, pencairan dana yang dilakukan Mustar salah karena seharusnya lebih dulu ada persetujuan DPRD Dumai. Sementara menurut hakim Asyari hasan adalah saksi biasa yang tidak ada hak untuk menyatakan hal tersebut kecuali saksi ahli.
Saksi Asyari mengaku ia mengetahui ada persetujuan Ketua DPRD saat itu yakni Benedi Boiman dengan surat tertanggal 6 Januari 2004 yang berisi penyegeraan pencairan dana Rp 1 miliar tersebut. Dalam BAP tersebut ia menjawab pertanyaan jaksa pencairan yang dilakukan Mustar itu salah dan dipertegasnya di depan muka sidang sebabnya karena tidak melalui mekanisme sebenarnya. Sebab menurutnya untuk persetujuan tersebut ada proses yang dilakukan seperti rapat fraksi dan diakhiri dalam paripurna.
Sementara itu, Agita menilai penegasan pertanyaan yang diajukan ketua majelis, Barita Saragi berbentuk penekanan sehingga membuat saksi kewalahan menjelaskan pertanyaan yang disampaikan hakim.
Ia pun saat itu langsung keberatan dan berusaha memotong pernyataan hakim. Menurutnya ada pernyataan hakim tidak sesuai sehingga membuat saksi tidak bebas seperti yang terdapat dalam pasal 153 ayat 2b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Ia (hakim) wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas".
"Seharusnya pernyataan kasihan kepada terdakwa itu juga tidak disampaikan hakim," katanya.  (ibl)

Penulis : MohIqbal
Editor : zulharman

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe