Home / Dumai Region / Dumai
Hakim Minta Benedi Dihadirkan
Tribun Pekanbaru - Senin, 31 Januari 2011 22:33 WIB
Share |
DUMAI, TRIBUN - Setelah meminta JPU untuk menghadirkan ketua tim pembahas kerjasama pengadaan proyek air bersih, Zulkifli AS yang saat itu juga menjabat sebagai asisten administrasi dan ekonomi yang juga mantan Wako Dumai pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim sidang perkara penyelewengan uang Rp 1 miliar tersebut kembali meminta JPU untuk menghadirkan mantan Ketua DPRD Dumai, Benedi Boiman.
Pernyataan itu dikeluarkanya saat melakukan pemeriksaan saksi Ansyari Hasan. Sebab saat memeriksa saksi dalam proses pencairan tersebut sering disebut-sebut namanya. Karena saat itu, Benedi boiman adalah orang yang memberikan persetujuan untuk dicairkan dana penyertaan modal pelaksanaan proyek tersebut.
"Nanti Ketua DPRD dihadirkan," kata Hakim Ketua kepada JPU. Selain itu, ia juga meminta JPU untuk kembali menghadirkan saksi yang sudah pernah diperiksa yakni Fridarson dan sekretaris tim yakni Zulkarnaen.
Namun untuk Benedi Boiman memang sudah dimasukan JPU dalam daftar untuk memberikan kesaksian. Sebab ia juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Dumai. Berbeda dengan Zulkifli AS yang belum pernah dilakukan pemeriksaan.
Dalam sidang pemeriksaan saksi itu juga mengundang tawa para pengunjung. Sebab saksi lainya yakni Darmansyah menyebutkan kehadiran ia dalam sidang tersebut terkait kedudukanya sebagai Direktur. Karena ia sempat menandatangi surat yang diajukan dalam proses pembentukan PT RMP meskipun diakuinya ia tidak mengetahui keperluan penandatanganan tersebut.
"Waktu diperiksa jaksa saya katanya direktur. Saya tidak tahu permintaan tandatangan ke saya dulu itu," kata Darmasyah yang memiliki kedai nasi di Pekanbaru. Hakim menyebutkan nasib Darmasyah beruntung karena meskipun hanya sampai kelas tiga SD ia bisa jadi direktur.
Sedangkan sidang pemeriksaan saksi Lydia, Asisten Pelayanan BNI Dumai dilakukan penundaan. Sebab ia meminta saksi untuk dapat menunjukan contoh tandatangan yang berhak menandatangani cek untuk pencairan dana Rp 1 miliar tersebut. Sebab dalam daftar contoh tandatangan tersebut ada yang terhapus dan ia menilai kinerja BNI juga tidak profesional karena tidak sesuai dengan asas perbankan yakni kehati-hatian. (ibl)

Penulis : MohIqbal
Editor : zulharman

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe