Home / Dumai Region / Dumai
KPK Akhirnya Tangani Gayus
Tribun Pekanbaru - Jumat, 28 Januari 2011 06:34 WIB
Share |
Komisi-Pemberantasan-Korupsi-KPK.jpg
Dok/ Tribun Pekanbaru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turun tangan, dan menjadwalkan memeriksa Gayus Tambunan.
JAKARTA,Tribunnewspekanbaru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turun tangan, dan menjadwalkan memeriksa Gayus Tambunan, dalam kasus dugaan suap dan mafia pajak. Gayus akan diperiksa di KPK, Jumat ini, dan andai batal, pemeriksaan dijadwal ulang Senin pekan depan.

"Suratnya (surat izin pemeriksaan) sudah disampaikan beberapa waktu lalu, mungkin besok (Jumat), Gayus akan diperiksa," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta, Kamis, (27/1).

Sayangnya KPK tidak memastikan dimana Gayus akan diperiksa. "Dia (Gayus) akan dimintai keterangan, baik di KPK maupun tahanan," tuturnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukannya KPK bersifat independen dan tidak mengatasnamakan tim gabungan KPK-Polri. Sebab, katanya, seperti diketahui, KPK sudah melakukan proses penyelidikan sendiri, jauh sebelum tim gabungan mafia pajak dan suap Gayus terbentuk. "KPK kan dari awal sudah melakukan penelusuran," ujarnya.

KPK, akan memintai keterangan Gayus soal asal muasal harta kekayaannya yang sekitar Rp 100 miliar. Namun KPK belum  menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Khusus III Bareskrim Brigjen Raja Erizman, dan Brigjen Pol Edmon Ilyas terkait kasus Gayus Tambunan. "Sampai hari ini belum ada rencana," ungkapnya.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo tiba-tiba mendatangi gedung Bareskrim Polri, Kamis (27/1) malam. Ia ingin tahu perkembangan penanganan 151 dokumen perusahaan, Wajib Pajak yang diduga tersangkut kasus dengan mafia pajak Gayus Tambunan.

Timur memasuki Bareskrim didampingi Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar sekitar pukul 20.30 WIB. "Yang jelas, masalah analisis data dari 151 perusahaan. Nanti pak Kabareskrim (Komjen Ito Sumardi) yang ngasih tahu yah," ujar Timur kepada wartawan.

Sesuai 12 Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Polri diminta meneliti 151 dokumen perusahaan Wajib Pajak yang diberikan Kementerian Keuangan guna percepatan dan penuntasan kasus Gayus dan dugaan mafia pajak. Penelitian internal kepolisian ini hanya pada salinan putusan pengadilan pajak 151 perusahaan.

Di tempat terpisah di kantor Ditjen Pajak, tim penyidik gabungan dari Polri, KPK, PPNS Ditjen Pajak dengan menggandeng BPKP juga membedah dokumen-dokumen  detail pajak dari 151 perusahaan Wajib Pajak. (tribunnews/coz/roy)

Penulis : zulham
Editor : zulham

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe