Home / Bumi Lancang Kuning / Kampar
Sopir Angkutan Pedesaan Datangi Dishub
Tribun Pekanbaru - Kamis, 27 Januari 2011 05:40 WIB
Share |
demo-supir-angkot-kampar.jpg
Budi/ Tribun Pekanbau
Puluhan sopir angkutan pedesaan rute Bangkinang-Suram- Pekanbaru, Selasa (26/1), mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
BANGKINANG, Tribunnewspekanbaru.com - Puluhan sopir angkutan pedesaan rute Bangkinang-Suram- Pekanbaru, Selasa (26/1), mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Para sopir mempertanyakan tumpang tindih izin trayek antara anggkutan pedesaan dengan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), PO Muda Raya.

"Kami datang ke sini ingin mempertanyakan izin trayek yang dikeluarkan Pemkab Kampar dengan Provinsi. Sebab, selain izin trayek Bangkinang-su ram-Pekanbaru yang dikeluarkan Kampar untuk angkutan pedesaan, juga ada izin serupa yang dikeluarkan Provinsi," ungkap Hen, sopir kepada Tribun.

Menurutnya, sejak kehadiran AKDP tersebut, angkutan pedesaan yang sudah ada dan mendapat izin trayek sejak awal semakin terpinggirkan. Penghasilan mereka juga menurun, karena harus  berbagi dengan AKDP."Masa satu trayek ada dua izin yang berbeda diberikan.

Apalagi, selama ini kami sudah jelas mendapat rekomendasi dari Pemkab Kampar.Justru provinsi (Dishub) juga mengeluarkan izin dengan trayek yang serupa.Kami akan semakin terpinggirkan," ungkapnya.Senada, Koordinator PO Rizkina, angkutan Pedesaan Bangkinang-Suram-Pekanbaru, Naha Ramadan mengatakan, izin trayek yang dikeluarkan provinsi, diduga ada unsur permainan.

Ada oknum yang sengaja memberikan izin sehingga terjadi tumpang tindih, akhirnya merugikan sopir."Kami ingin kepastian terkait izin yang ada. Kehadiran PO Muda Raya atas rekomendasi provinsi. Tentu saja sangat mengganggu. Apalagi superben tersebut juga mengambil penumpang sampai pedesaan dengan trayek yang sama," ujar Naha.

Menurutnya, izin trayek bagi angkutan Pedesaan sudah lebih awal dikeluarkan pemerintah Kampar. Sedangkan, izin dari provinsi selama ini tidak jelas, karena hanya bersifat coba-coba saja. Namun, angkutan PO Muda Raya beroperasi tanpa mempertimbangkan angkutan pedesaan.

"Ini tahap awal, jika tidak ada kepastian, kami akan tempuh jalur hukum. Kami juga tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami serius terkait izin tersebut. Tidak mungkin izin ada dua. Kami ingin Dishub Kampar berikan kepastian," jelasnya.

Terkait polemik tersebut, Dinas Perhubungan Kampar mengaku siap memfasilitasinya hingga ke Provinsi. Angkutan Pedesaan dipersilakan menjalankan aktifitasnya, sedangkan angkutan AKDP menghentikan operasinya sementara waktu, hingga izin tersebut didapatkan kepastian.

"Kita akan upayakan pembicaraan persoalan tumpang tindih izin trayek ini ke Dinas Perhubungan Riau. Kita sudah sepakati antara kedua angkutan, PO Muda Raya serta PO Rizkina untuk mendapatkan kepastian," ungkap  Kabid Tehnik lalu Lintas dan Angkutan,Dishub Kampar, Lukman Yahya.

Dikatakannya, PO Rizkina diminta beroperasi seperti biasanya, sedangkan PO Muda Raya harus menghentikan operasinya sampai didapatkan identifikasi dari Dinas Perhubungan Propinsi. (brt)

Penulis : zulham
Editor : zulham

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe