Tribun Pekanbaru - Selasa, 25 Januari 2011 20:06 WIB
Pekanbaru, Tribunnewspekanbaru.com - Meski baru dilantik sekitar
sebulan, pengurus organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem)
di Provinsi Riau terpecah akibat masalah internal.
Masalah tersebut diungkap oleh kader Nasdem sendiri, yakni Ardiansyah
Tanjung, di Pekanbaru, Selasa.
Ia merasa kecewa karena
dirinya yang semula dilantik menjadi Wakil Ketua Bidang Pertanian,
Kehutanan dan Kelautan tiba-tiba tidak tercantum dalam SK Kepengurusan
Nasdem Riau.
"Saya sudah dilantik oleh Ketua Umum Nasdem,
bahkan sudah naik pentas segala. Tapi tiba-tiba nama saya hilang di SK
Kepengurusan," kata Ardiansyah.
Pelantikan pengurus
Nasdem Provinsi Riau sebelumnya berlangsung secara meriah di sebuah
hotel berbintang di Pekanbaru pada 5 Desember 2010, yang langsung
dihadiri Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Menurut
Ardiansyah, selain dirinya ada satu nama pengurus yang tiba-tiba hilang
dari SK Kepengurusan setelah dilantik, yaitu Asri Auzar yang seharusnya
menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan.
"Padahal
penyusunan kepengurusan sudah melalui rapat final pada bulan November
dan nama kami sudah masuk di dalamnya. Apa iya ada dua SK," katanya.
Ardiansyah mengaku sangat kecewa dan malu akibat ketidakjelasan
kepengurusan tersebut. Padahal dirinya telah meminjamkan sebuah rumah
megah di kawasan elite di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk menjadi
kantor DPW Nasdem Riau.
"Saya akan somasi Ketua Nasdem
Riau," ujarnya.
Kekecewaan Ardiansyah ternyata belum
berakhir di masalah kisruh kepengurusan, karena ia mengatakan Ketua DPW
Nasdem Riau Iskandar Hoesin ternyata tidak kunjung mengembalikan rumah
yang dipinjamkan sebagai kantor pengurus.
Padahal, ia
mengatakan sesuai perjanjian masa pinjam pakai rumah tersebut hanya
berlaku mulai tanggal 5-31 Desember 2010.
"Terpaksa saya
ambil alih sendiri dan saya cat ulang lagi seperti semula," katanya.
Sekretaris DPW Nasdem Riau Fajar Menanti mengatakan tidak mengetahui
dengan jelas masalalah perubahan nama dalam struktur pengurusan.
"Itu wewenang ketua, kalau yang bersangkutan mau melakukan somasi
silakan saja," katanya.
Secara organisasi, Fajar mengakui
bahwa kedua nama kader tersebut sebelumnya memang masuk dalam struktur
kepengurusan. Ia mengaku menyayangkan adanya perubahan tanpa melalui
proses rapat internal terlebih dulu.
"Seharusnya itu
diatur dalam rapat. Kalau dua nama itu dipecat, atau dinonaktifkan
seharusnya itu dijelaskan alasannya," kata Fajar.
Sedangkan mengenai masalah peminjaman kantor, Fajar mengatakan hal
tersebut karena salah faham kedua pihak.
"Dalam
organisasi janganlah membawa masalah pribadi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Riau Iskandar Hoesin tidak mau
berkomentar mengenai masalah internal tersebut meski berulangkali
dihubungi oleh wartawan.