Home / Bumi Lancang Kuning / Kampar
700 Tanda Tangan Tolak Pembangunan Pasar
Tribun Pekanbaru - Selasa, 25 Januari 2011 13:31 WIB
Share |
Pedagang-Pasar-Air-Tiris.jpg
Budi/ Tribun Pekanbaru
Anacam - Pedagang Pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar beberapa waktu lalu, mengancam akan membangun sendiri kios milik mereka sesuai dengan posisi tapak yang selama ini ditempati.
BANGKINANG, Tribunnewspekanbaru.com - Rencana Pemerintah Kabupaten Kampar merealisasikan peremajaan Pasar Inpres Bangkinang melalui Investor, tampaknya mendapat kendala. Sebab, hingga saat ini pedagang Pasar Inpres menolak, mereka menginginkan pembangunan harus lewat APBD Kampar. 

Bukti penolakan tersebut dilakukan dengan menggalang tanda tangan para pedagang Pasar Inpres Bangkinang. Tidak hanya itu, pedagang juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada Asosiasi Pedagang Pasar Inpres.
"Ini murni aspirasi dari pedagang Pasar Inpres Bangkinang. 

Sebanyakan 700 pedagang sudah menyatakan komitmen penolakan terhadap investor lewat tanda tangan. Kami juga menyatakan mosi tidak percaya pada Asosiasi, sebab Asosiasi tidak lagi sejalan dengan harapan pedagang,"  ungkap  H Makmur, Pedagang Pasar Inpres, Bangkinang, Senin (24/1). 

Penolakan pedagang, terhadap kehadiran Investor, tutur Makmur sudah lama disampaikan. Bahkan sejak 2007 silam, pertama kali pedagang menyampaikan aspirasinya langsung kepada Bupati Kampar, Burhanuddin Husin."Kami menolak pembangunan lewat investor karena hanya merugikan serta memberatkan pedagang. 

Selain itu kehadiran investor hanya menjadikan kita sebagai penonton. Jangan investasi yang kita punya diserahkan kepada orang luar, kemudian mereka mengambil keuntungan," ujarnya.Makmur mengatakan, padagang tidak pernah menolak pembangunan Pasar. Pedagang hanya menolak kehadiran investor yang dianggap hanya akan merugikan saja. 

Alangkah baiknya Pasar dibangun lewat APBD dengan memberdayakan SDM yang ada."Kami sangat mengharapkan Bupati lebih bijaksana mengambil keputusan sebelum menyerahkan pembangunan dan pengelolaan Pasar Inpres Bangkinang kepada investor selama 25 tahun. Kalau direalisasikan, maka dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan persoalan-persoalan baru berupa dampak sosial dan dampak politik," ungkap Makmur Pernyataan serupa juga disampaikan pedagang lainnya, Nazri. 

Menurutnya, pembangunan lewat APBD justru akan menjadikan Kampar mandiri dengan sumber PAD yang dihasilkan. Pedagang juga tidak akan diberatkan serta bisa memberikan konstribusi yang langsung kepada Daerah."Hendaknya pembangunan Pasar Inpres Bangkinang ini  sepenuhnya dibiayai APBD. Karena,  pasar ini berada di pusat Kota Bangkinang. Sangat ironis, jika pembangunan pasar diserahkan kepada investor," jelas Nazri. 

Ia menjelaskan, lebih baik  pengelolaannya diserahkan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan. Pedagang yakin kemampuan SDM yang ada dalam mengelola Pasar Inpres menjadi lebih baik.Nazri mengaku, beberapa alasan keberatan pedagang terhadap investor terkait kebijakan yang  disampaikan, baik itu luas bangunan kios serta harga yang ditawarkan. 

Pembayaran uang muka yang dinilai sangat memberatkan serta beban yang harus ditanggung pedagang selama lima tahun, sebelum akhirnya menjadi milik mereka."Pedagang sejak awal sudah sangat sulit mendapatkan kios serta los. Bahkan kami semakin menderita setelah terjadinya beberapa kali kebakaran. 

Tidak hanya itu, beberapa pedagang yang tidak mampu akhirnya memutuskan tidak lagi membangun kios yang terbakar tersebut," jelasnya.Tanda tangan penolakan pembangunan pasar melalui investor, tutur Nazri, akan ditembuskan ke Bupati, DPRD, investor, Asosiasi Pedagang Pasar Inpres Bangkinang, Forum Komunikasi Pedagang Pasar Inpres bangkinang, Tokoh Masyarakat, Lembaga Adat, dan pedagang lainnya.  

Pedagang juga tidak akan melibatkan Asosiasi dengan aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, asosiasi sudah tidak lagi berpihak, karena sudah tidak sejalan dan cenderung membela Pemerintah daerah.Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Inpres, Sukri Ali, mengatakan, Asosiasi selama ini tetap komitmen memperjuangkan apa yang manjadi harapan seluruh pedagang.

"Sejauh ini kita tetap komitmen mewadahi aspirasi pedagang. Kita tidak ingin persoalan yang terjadi saat ini akan masuk dalam ranah politik. Sama-sama kita berjuang. Sejauh itu menjadi harapan pedagang, kita akan berupaya mewadahinya," janji Sukri. (brt) 


Penulis : zulham
Editor : zulham

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe