Home / Bumi Lancang Kuning / Indragiri Hulu
Sunardi Kembalikan Kerugian Negara Rp 615 Juta
Tribun Pekanbaru - Selasa, 18 Januari 2011 23:00 WIB
Share |
RENGAT, Tribunnewspekanbaru.com - Setelah dua kali menunda persidangan terhadap lima terdakwa dugaan korupsi APBD Indragiri Hulu 2005-2008 senilai Rp 114 miliar, kemungkinan besar Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal membacakan rencana tuntutan, Rabu (19/1), di Pengadilan Negeri (PN) Rengat.

Penundaan pembacaan rentut tersebut, dikarenakan masih menunggu itikad baik dari para terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara."Kita sudah terima pengembalian kerugian negara senilai Rp 615 juta atas nama Sunardi Ibrahim. Terdakwa terbukti menikmati uang tersebut dan telah dikembalikan secara bertahap.

Kalau tidak salah Rp 25 juta selama dua kali, lalu Rp 125 juta dan terakhir Rp 400 juta lebih," ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) Riau, Hendrik, kepada Tribun, Selasa (18/1) malam.

Dengan pengembalian dana tersebut, tutur mantan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Maluku ini, maka Kejaksaan telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi APBD Inhu senilai Rp 114 miliar. "Tuntutan sudah kita kirimkan ke Kejari Rengat," jelas Hendrik.

Dengan dikembalikannya kerugian negara tersebut, jelas Aspidsus Kejati Riau ini, maka rentut terhadap Sunardi Ibrahim dipastikan lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya. "Kami puas, terdakwa mau kembalikan kerugian negara. Semoga ini diikuti terdakwa lainnya. Ini jelas mempengaruhi rentut yang dibacakan oleh JPU dalam kasus ini," ungkap Hendrik secara gamblang.

Direncanakan, lima terdakwa korupsi APBD Inhu akan disidangkan kembali hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan. kelima terdakwa tersebut antara lain, mantan anggota DPRD Inhu Sunardi Ibrahim, Mulyadi HJR, Alfian Djaharan serta mantan bendaharawan Sekretariat DPRD Inhu Khaidiriyanto dan R Junaidi. Kelima terdakwa saat ini mendekam di Rutan Rengat.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rengat, Arkan Alfaizal, mengungkapkan, berkas rencana tuntutan akan dikirim pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melalui faksimili."Mudah-mudahan Rabu besok (hari ini) tuntutan sudah bisa dibacakan didepan majelis hakim," ujar Arkan kepada wartawan di Rengat.

Arkan mengatakan, belum mengetahui berapa tuntutan yang akan dijatuhkan kepada lima terdakwa kasus korupsi APBD Inhu senilai Rp 114 miliar jilid II tersebut. Sebab tuntutan merupakan kewenangan Kejati Riau. "Tunggu saja saat persidangan," jelasnya.

Dari beberapa kali persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Rengat, lima orang mantan anggota DPRD Inhu dan staf sekretariat DPRD Inhu ini didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara cash bon APBD Inhu.

Mantan Wakil Ketua DPRD Inhu, Mulyadi HJR, didakwa telah melakukan kas bon uang rakyat lebih kurang Rp 770 juta, mantan anggota DPRD Inhu, Alfian Djaharan, lebih kurang Rp 580 juta dan terdakwa Sunardi Ibrahim sekitar 708 juta.Sedangkan, Khaidiriyanto dan R Junaidi didakwa melakukan kas bon sebesar Rp 300 juta.

Namun pada beberapa kali persidangan, keduanya mengaku kas bon yang dilakukan berdasarkan perintah mantan Sekretaris DPRD Inhu, Zaharman yang sebelumnya sudah divonis empat tahun  penjara.Majelis hakim PN Rengat sebelumnya juga sudah mengkonfrontir keterangan beberapa saksi dengan terdakwa.

Namun 12 mantan anggota DPRD Inhu periode 2004-2009 tidak mengakui pernah melakukan cash bon dan menerima uang hasil cash bon. Tetapi Ketua DPRD Inhu H Marpoli bersama beberapa anggota dewan lainnya mengakui pernah melakukan cash bon. (rzi/kor1)


Penulis : zulham
Editor : zulham

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe