Home / Bumi Lancang Kuning / Indragiri Hulu
Tomimi: Mereka Tidak Mengerti Aturan
Tribun Pekanbaru - Senin, 17 Januari 2011 23:15 WIB
Share |
RENGAT, Tribunnewspekanbaru.com - Anggota DPRD Indragiri Hulu (Inhu), Tomimi Comara mengakui pernah memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pembahasan RAPBD Inhu 2011.Namun, kapasitasnya memimpin rapat karena telah disepakati anggota Banggar lain dan tidak untuk mengambil keputusan.

Tomimi justru menuding, Ketua Komisi A DPRD Inhu, Suradi dan Ketua Komisi B, Manahara Napitupulu, tidak mengerti dan memahami aturan.Apalagi berdasarkan Tata Tertib DPRD Inhu Pasal 158, anggota yang tidak ikut rapat dilarang menyampaikan hasil rapat kepada siapa pun.

Penegasan Tomimi ini terkait tudingan Suradi dan Manahara yang mengatakan, rapat Banggar bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ilegal serta cacat hukum karena dipimpin anggota Banggar, Tomimi Comara."Orang yang mengatakan rapat Banggar ilegal dan cacat hukum, karena dipimpin anggota Banggar adalah orang yang tidak mengerti dan memahami aturan.

Seharusnya, tanyakan kembali kepada dia, apakah dia anggota Banggar atau tidak. Apakah dia ikut rapat atau tidak," kritik Tomimi, Senin (17/1), di gedung DPRD Inhu.Menurut Tomimi, ia memimpin rapat bukan berarti menjadi pimpinan Banggar. Sebab, tidak ada surat keputusan (SK) yang menyatakan Tomimi Comara menjadi Ketua Banggar DPRD Inhu. Pasalnya, ketua Banggar adalah Ketua DPRD.

"Bukan hanya saya yang pernah pimpin rapat Banggar itu. Anggota dewan lain seperti Arifuddin A Khalik, Arif Ramli juga pernah memimpin rapat Banggar. Kami memimpin rapat karena sudah ada kesepakatan di antara anggota Banggar. Lagian rapat yang kami pimpin bukan untuk mengambil keputusan," jelasnya.

Tomimi justru mempertanyakan dasar Suradi dan Manahara Napitupulu menyatakan rapat Banggar yang dipimpin anggota ilegal serta cacat hukum tersebut. Sepengetahuannya, tidak ada aturan yang secara tegas dan jelas menyatakan demikian.

Terkait langkah Banggar yang kembali melakukan pembahasan bersama SKPD, padahal komisi sudah memberikan rekomendasi dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan. Tomimi menegaskan, hal itu mesti dilakukan, tetapi tidak seluruh SKPD demikian.

"Contohnya, ada satu SKPD yang akan melakukan penambahan daya listrik dengan anggaran Rp 7 juta. Tetapi ada juga yang akan menambah daya untuk rumah dinas dengan anggaran Rp 20 juta. Pada pembahasan di tingkat komisi, dua-duanya disetujui, padahal ini jelas tidak masuk akal sehingga perlu kita luruskan," ungkap Tomimi.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Inhu, Suradi dan Ketua Komisi B Manahara Napitupulu, mempertanyakan alasan anggota Banggar bisa memimpin rapat pembahasan dengan agenda sinkronisasi RAPBD Inhu 2011 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Rapat  tersebut, mereka nilai ilegal dan cacat hukum.

Pasalnya, rapat Banggar hanya di pimpin oleh anggota Banggar, dan bukan oleh ketua Banggar, sehingga menyalahi mekanisme yang berlaku dalam pasal 354 Undang-undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 54 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD.

Suradi menjelaskan, berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 disebutkan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, karena jabatannya adalah pimpinan Banggar merangkap anggota. Sehingga keberadaan pimpinan Banggar merupakan representasi dari partai politik pemenang pemilu.

Dan dalam Pasal 354 Undang-undang No 27 tahun 2009 disebutkan bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai politik pemenang pemilu yang memperoleh kursi terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya."Sebagaimana kita ketahui, di Inhu Ketua DPRD dari Partai Golkar, Wakil Ketua I dari Demokrat dan Wakil Ketua II dari PDI Perjuangan.

Sehingga apabila ketiga pimpinan berhalangan secara bersamaan, maka semestinya pimpinan menunjuk anggota Banggar yang berasal dari ketiga partai tersebut, bukan dari partai lain yang saat ini dilakukan," jelas Suradi.Suradi juga mempertanyakan lambannya proses singkronisasi RAPBD Inhu tahun 2011 yang tengah dilakukan Banggar.

Padahal berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah 5 Januari 2011 lalu, Paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011."Kenyataannya sampai saat ini, APBD Inhu tahun 2011 belum di sahkan," ujar politisi Partai Golkar ini. (kor1)

Penulis : zulham
Editor : zulham

© 2010 Tribunnewspekanbaru.com. All Right Reserved | Redaksi | Contact Us | Info iklan | Website By Ioezhe